JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan distribusi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton.
Penyaluran ini menyusul penandatanganan kontrak bersama Kementerian Pertanian di Jakarta pada Senin. Kepastian ini menjadi kunci agar distribusi berjalan lancar sejak awal tahun baru.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid menekankan bahwa kontrak tepat waktu penting untuk menjaga ritme distribusi nasional. “Kepastian ini menjadi modal penting dalam menjaga ritme distribusi nasional,” ujarnya. Dengan kesepakatan ini, pengujian sistem distribusi bisa dilakukan lebih awal.
Distribusi Tepat Mulai 1 Januari
Kesepakatan senilai Rp46,87 triliun menjadi dasar hukum bagi Pupuk Indonesia untuk menyalurkan pupuk tepat pada 1 Januari 2026. Petani dan pembudidaya ikan yang terdaftar dapat langsung menebus pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak hari pertama. Sistem penebusan pun dipastikan siap beroperasi mulai pukul 00.00 WIB.
Stok pupuk telah diamankan di seluruh Indonesia sesuai ketentuan safety stock pemerintah. Upaya ini dilakukan lebih masif dibanding periode sebelumnya untuk mencegah kelangkaan di awal musim tanam. Langkah ini juga memungkinkan pengawasan distribusi lebih optimal.
Sektor Perikanan Kembali Mendapat Subsidi
Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebesar 295.676 ton, mengakhiri absennya pembudidaya ikan selama empat tahun. Langkah ini diharapkan meringankan biaya produksi dan mendukung pemulihan produktivitas perikanan budidaya nasional. Petani ikan kini dapat memperoleh pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok dalam budidaya.
Alokasi pupuk untuk sektor pertanian tetap 9,55 juta ton, sama dengan tahun 2025. Rincian alokasi mencakup 4,42 juta ton Urea dan 4,47 juta ton NPK, termasuk dukungan untuk komoditas khusus seperti NPK Kakao, ZA, dan pupuk organik. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah menjaga stabilitas produktivitas pangan nasional.
Prinsip 7T Menjadi Standar Operasional
Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 7T dalam distribusi pupuk bersubsidi, yakni ketepatan sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu produk. Prinsip ini wajib dipatuhi seluruh lini distribusi agar penyaluran tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan. Sistem distribusi juga telah terintegrasi secara digital untuk memudahkan pengawasan.
Digitalisasi distribusi memungkinkan transparansi lebih baik dibanding pola konvensional sebelumnya. Risiko data penerima yang tidak akurat di tingkat pengecer dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran pupuk ke lapangan.
Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan
Direktur Pupuk Kementan Jekvy Hendra menekankan bahwa anggaran besar harus berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Pemerintah ingin memastikan tidak ada hambatan distribusi seperti masa lalu. Penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan menjadi pendorong utama swasembada pangan.
Dengan pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan, subsidi pupuk diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Penyaluran tepat waktu juga mendukung kesiapan petani menghadapi musim tanam awal tahun 2026, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan.
Kesiapan Sistem Distribusi Digital
Pupuk Indonesia memastikan seluruh titik distribusi siap melayani petani dan pembudidaya ikan sejak 1 Januari. Integrasi digital memudahkan pemantauan stok dan alokasi, sehingga pemerintah dapat memastikan pupuk sampai ke tangan penerima tepat waktu. Langkah ini menjadi terobosan dibanding distribusi tahun-tahun sebelumnya yang masih menghadapi kendala administratif.
Penyaluran pupuk bersubsidi 2026 menunjukkan komitmen pemerintah menjaga ketersediaan sarana produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Dengan persiapan matang, diharapkan awal tahun baru dimulai dengan produktivitas yang terjaga dan ketersediaan pangan yang stabil.
