JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan menjelang akhir tahun.
Pemerintah daerah bersama DPR RI dan kementerian terkait menegaskan perlunya langkah percepatan, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Momentum tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar di Aceh.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memastikan komitmen bersama dalam menangani dampak bencana secara berkelanjutan.
Harapan Percepatan Pemulihan Infrastruktur
Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pemulihan infrastruktur serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga.
Harapan itu disampaikan Muzakir saat menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, 30 Desember 2025.
Ia menilai percepatan pemulihan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang masih merasakan dampak bencana.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara, hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak secara terintegrasi,” ujar Muzakir.
Menurutnya, kejelasan peran dan skema pendanaan sangat penting agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat.
Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pemulihan.
Muzakir juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program pemulihan agar tidak berhenti pada tahap darurat semata.
Ia berharap pembangunan hunian dan infrastruktur dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga terdampak. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak jangka panjang.
Momentum Penyatuan Langkah Pemangku Kepentingan
Muzakir menegaskan bahwa rapat koordinasi ini harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keselarasan kebijakan dan sinergi antarlembaga akan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya pemulihan berisiko berjalan lambat dan tidak merata.
“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, dan juga lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Muzakir.
Pernyataan ini menegaskan perlunya kerja bersama lintas sektor. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci agar pemulihan tidak tumpang tindih dan lebih efisien.
Sebelumnya, DPR RI menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh, 30 Desember 2025.
Forum ini dirancang untuk mempertemukan seluruh pihak yang terlibat sejak tahap tanggap darurat. Dengan duduk bersama, diharapkan setiap kendala dapat dibahas secara terbuka.
Peran DPR dan Pemerintah dalam Pemulihan
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi dua wakil ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk gubernur dan wakil gubernur dari provinsi terdampak bencana. Kehadiran para pemimpin daerah menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pemulihan.
Dalam sambutannya, Dasco mengatakan rapat ini secara khusus difasilitasi DPR RI untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Ia menekankan bahwa DPR berperan sebagai penghubung antarinstansi agar kebijakan berjalan selaras.
“Khusus pada hari ini, pertemuan sengaja diadakan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. Ia menambahkan, proses pemulihan memerlukan koordinasi yang solid karena banyak pihak telah terlibat sejak tahap tanggap darurat.
Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan dinilai menjadi fondasi awal pemulihan. Namun, tahap selanjutnya membutuhkan penyelarasan kebijakan yang lebih terstruktur.
Sinergi Lintas Sektor untuk Efektivitas Pemulihan
“Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani,” kata Dasco.
Ia menegaskan bahwa fase pemulihan membutuhkan perencanaan yang matang dan pembagian tugas yang jelas. Dengan begitu, program yang dijalankan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dasco juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN. Menurutnya, kesamaan persepsi akan mencegah terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
“Perlu adanya sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, DPR, serta BUMN untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Dasco.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur. Dengan koordinasi yang solid, pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan berkeadilan.
Masyarakat terdampak pun diharapkan segera merasakan manfaat dari kebijakan yang disepakati bersama.